Ditengah Upaya Pemberantasan Korupsi

Rasanya kita sepakat untuk tidak kompromi terhadap korupsi. Siapapun yang terbukti melakukan tindakan korupsi siap menerima hukumannya. Kita tidak bisa membiarkan praktik korupsi terus berlangsung di negeri ini. Tindakan tercela itu terbukti bukan hanya merusak ekonomi, tetapi juga merusak niali-nilai kejujuran yang ada pada bangsa ini.

Ditengah upaya menggebu dalam pemberantasan praktik korupsi , tentunya kita tidak bisa biarkan praktik korupsi baru terjadi. Apalagi sampai terjadi praktik korupsi di tengah upaya kita memberantas korupsi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa berperkara di Pengadilan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari biaya pendaftaran perkara hingga biaya siluman yang tidak jelas peruntukannya. Untuk sekadar meminta sebuah putusan dari perkara yang telah selesai pun seringkali dimintai biaya tambahan. Padahal biaya itu sudah tercakup dalam ongkos perkara ketika mendaftar. Oknum pengadilan seolah tidak perduli apakah perkara yang sedang ditangani itu kalah atau menang. Yang jelas untuk mendapat salinan putusan diperlukan biaya. Sudah tentu, biaya semacam itu adalah pungutan tidak resmi atau di istilahkan sebagai uang pelicin. Uang itu tidak masuk kas pengadilan, melainkan langsung masuk kantung oknum.

Beberapa waktu lalu saya sempat dikecewakan oleh seorang Panitera sebuah pengadilan di Jakarta. Sang panitera menjanjikan bahwa salinan putusan dapat segera diterima dalam beberapa minggu. Namun setelah kami tagih janjinya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan dalih macam-macam yang dilontarkan oleh panitera, akhirnya putusan baru bisa kami dapatkan setelah hampir dua bulan. Tidak hanya itu, sang panitera juga meminta sebuah bingkisan macam-macam. Padahal perkara yang ditangani oleh sang Panitera tidak sedikit jumlahnya. Bayangkan, apabila ada 5 perkara yang ditanganinya dalam satu bulan, berapa pemasukan yang di peroleh oleh sang panitera yang apabila setiap pihak berperkara memberikan paling sedikit Rp. 500 ribu untuk sebuah putusan. Belum lagi apabila ada urusan yang kecil-kecil, kerap juga dimintai biaya yang tidak jelas.

Sebagai seorang professional yang berkecimpung dibidang hukum, kondisi demikian tentunya menggiriskan hati. Sampai kapan praktik mafia peradilan dapat di hapus tuntas? Jawaban dari semua itu, berpulang kepada moralitas setiap individu masing-masing. Selama korupsi masih berurat akar di negeri ini, selama itu pula ketidak percayaan terhadap lembaga peradilan akan tetap terstigmatisasi dibenak masyarakat.